PIKIRAN RAKYAT – Saat peringatan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day 2022 pada 16 Oktober lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) menuturkan, saat ini ketahanan pangan global menghadapi ancaman dari berbagai arah.
Melonjaknya harga pangan, energi, dan pupuk mendorong kekhawatiran akan ketahanan pangan secara global. Terlebih, adanya krisis iklim dan konflik seperti Rusia dan Ukraina.
Menurut Laporan Ketahanan Pangan dan Gizi FAO pada 2021, terdapat 828 juta orang kelaparan, 3,1 miliar orang tidak mampu membeli atau mendapatkan makanan yang sehat dan layak. Kebanyakan dari mereka merupakan petani dan masyarakat pedesaan.
FAO turut memproyeksikan, sepanjang Oktober 2022 hingga Januari 2023, kerawanan pangan tingkat akut secara global akan terus meningkat.
Menurut Global Report on Food Crisis 2022, diperkirakan pada periode tersebut akan ada 205 juta orang di 45 negara yang akan menghadapi kerawanan pangan akut.
Jika digabungkan dengan data terbaru dari 2021, jumlah itu diperkirakan mencapai 222 juta orang di 53 negara/wilayah yang tercakup dalam Global Report on Food Crises 2022. Jumlah itu juga tercatat menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun sejarah laporan.
Presiden sekaligus founding father Republik Indonesia, Bung Karno, saat pendirian kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) berpesan bahwa pangan merupakan hidup matinya suatu bangsa.
Artinya, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, akan ada malapetaka. Oleh sebab itu, perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner.
Jika melihat sumber daya alam, Indonesia sebenarnya tidak perlu takut menghadapi krisis pangan. Kita punya lebih dari 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan.
Indonesia punya potensi 10,3 juta hektare lahan pekarangan dan 8-10 juta hektare lahan marginal.
lndonesia juga punya potensi lahan kering dan lahan basah cukup besar. Luas daratan Indonesia tidak kurang dari 190 juta hektare, sekira 145 juta hektare di antaranya merupakan lahan kering dan sisanya lahan basah (rawa dan nonrawa). Dari 190 juta itu, ada 80 juta hektare yang berpotensi dikembangkan.
Kita sebenarnya masih sangat kaya untuk menghasilkan pangan.
Kementerian Pertanian gencar melakukan berbagai program seperti bantuan alat mesin pertanian, peningkatan infrastruktur air (long storage, dam, sumur dangkal, dan sumur bor), pengembangan lahan rawa dan gambut, termasuk pengembangan varietas padi untuk lahan rawa dan lahan kering.
Hal yang kemudian jadi ironi adalah ketika petani yang merupakan produsen utama pangan justru mengalami kondisi kerawanan pangan yang paling buruk jika dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.
Pada 2020, terdapat 7,35 persen rumah tangga buruh tani dan 5,51 persen rumah tangga tani dengan status rawan pangan sedang dan berat.
Angka itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan kelompok rumah tangga nonpertanian dengan 4,65 persen saja yang masuk dalam status rawan pangan sedang dan berat.
Apa pun yang terjadi, kita harus siap menghadapi krisis pangan yang sudah di depan mata. Sumber daya alam yang melimpah, tidak menjadi jaminan kita tidak akan terhindar dari krisis pangan jika tidak didukung dua hal yaitu peningkatan sumber daya pengelola lahan atau para petani, juga dibarengi political will pemerintah.
Infrastruktur dikebut, namun saat panen harga justru menurun. Atau, pemerintah malah mengimpor produk pertanian, padahal bisa diusahakan di dalam negeri.
Jangan salahkan jika para petani meninggalkan sawah dan ladangnya, dijual, kemudian menjadi perumahan atau pabrik.
Ketika kita tidak peduli dengan lahan pertanian, bersiaplah kita untuk menghadapi krisis pangan.
Kita tidak bisa mengandalkan pangan dari negara lain. Apalagi jika kita mengutip pernyataan Bung Karno, “Kalau kita tidak bisa menyediakan sandang, pangan di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang mahatolol.
Sumber : PikiranRakyat