Peringatan keras mengenai ancaman kelaparan muncul dari dalam maupun luar Korea Utara.
Pembelot yang kini tinggal di Korea Selatan memberi tahu kami bahwa keluarga mereka di Utara akan kelaparan. Menjelang datangnya musim dingin, muncul kekhawatiran bahwa orang-orang yang paling rentan akan kesulitan mendapatkan bahan pangan.
“Persoalan yang terjadi termasuk banyak anak menjadi yatim piatu, juga kematian terus menerus dilaporkan,” kata Pemimpin redaksi Daily NK, Lee Sang Yong, yang memiliki sumber di Korea Utara.
“Orang-orang kelas bawah di Korea Utara semakin menderita,” kata Lee, seiring ancaman krisis pangan yang lebih buruk dari perkiraan.
Saat ini, mendapatkan informasi dari Korea Utara menjadi kian sulit. Perbatasan negara itu ditutup sejak Januari tahun lalu demi mencegah penyebaran Covid-19 dari China.
Bahkan, mengirim pesan ke luar negeri kepada keluarga dan teman-teman yang membelot ke Korea Selatan juga berisiko besar.
Siapa pun yang tertangkap memiliki ponsel ilegal dapat dijebloskan ke kamp kerja paksa. Namun, beberapa orang masih mencoba mengirim surat atau pesan suara melalui teks ke orang yang mereka cintai, juga ke publikasi di Seoul.
Melalui sumber-sumber ini, beberapa di antaranya harus anonim, kami mencoba membangun gambaran tentang apa yang terjadi.
‘Setiap butir nasi harus diamankan’
Korea Utara selalu bergumul menghadapi krisis pangan, namun pandemi memperparah situasi yang sudah buruk menjadi lebih buruk.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un membandingkan situasi saat ini dengan bencana terburuk di negara itu yang dikenal sebagai “Pawai Sulit” pada 1990-an. Saat itu, ratusan ribu orang meninggal karena kelaparan.
Situasi saat ini dianggap belum seburuk itu. Masih ada beberapa harapan. Korea Utara tampaknya bersiap membuka kembali perbatasan dengan China, namun tidak jelas berapa banyak perdagangan dan bantuan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kehancuran ekonomi di negara miskin itu.
Hasil panen tahun ini menjadi sangat krusial. Sebagian besar pertanian tahun lalu hancur oleh serangkaian topan yang melanda. Sementara itu, PBB memperkirakan negara itu kekurangan pasokan makanan untuk dua hingga tiga bulan.
Demi memastikan panen tahun ini sukses, puluhan ribu orang termasuk tentara dipekerjakan ke ladang untuk membantu mengumpulkan beras dan jagung.
Kim Jong-un juga dikabarkan telah memerintahkan agar setiap butir beras di negara itu harus diamankan dan setiap orang yang memakannya harus membantu memanen.
“Sebuah rencana telah disiapkan untuk menimimalkan kerugian dari proses panen,” kata Lee dari Daily NK.
“Sanksi tegas akan diberikan jika terjadi pencurian atau kecurangan. Ini membuat suasana menjadi menakutkan.”
Pada pekan lalu, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) melaporkan dalam sidang parlemen tertutup bahwa Kim merasa dia seperti “berjalan di atas es yang tipis karena situasi ekonomi”, menurut anggota parlemen yang mengikuti sidang itu.
NIS juga melaporkan kekurangan obat-obatan dan kebutuhan esensial telah mempercepat penularan penyakit menular seperti demam tifoid.
Kekhawatiran yang berkembang terkait ini juga diperkuat oleh media pemerintah yang menyoroti langkah-langkah yang diambil demi mencegah kerusakan tanaman.
Media pemerintah Korea Utara juga merilis poster propaganda yang menekankan upaya untuk bekerja pada produksi pangan.
Kekurangan alat pertanian modern
Korea Utara menghadapi dua masalah utama dengan pasokan makanannya.
Yang pertama berkaitan dengan cara bertani mereka. Pyongyang memang berinvestasi dalam teknologi militer dan rudal baru, namun para ahli mengatakan negara ini tidak memiliki mesin modern yang dibutuhkan untuk panen yang cepat dan sukses.
Choi Yongho dari Institut Ekonomi Pedesaan Korea mengatakan bahwa “kurangnya peralatan pertanian telah menyebabkan rendahnya produktivitas pangan yang rendah”.
Kami melihat ini sendiri.
Dari titik pengamatan di ujung barat Korea Selatan, dengan latar belakang gedung pencakar langit Seoul yang mewah, saya dan tim bisa menyaksikan pemandangan yang jelas dari Sungai Han ke Korea Utara.
Terlihat dekat, namun rasanya begitu jauh.
Saya mendengar seorang gadis muda berkomentar melalui teropongnya bahwa mereka adalah “orang yang sama”.
“Mereka sama seperti kita,” katanya sambil kembali ke arah ibunya.
Belasan penduduk desa sibuk memanen beras dan membawanya dari punggung mereka ke traktor yang rusak.
Seorang petani Korea Selatan di Paju, di dekat zona demiliterisasi yang memisahkan kedua negara, mengatakan butuh waktu satu jam untuk mengupas gabah dengan mesin.
Jika dia melakukannya dengan tangan, seperti yang dilakukan di Utara, dia akan membutuhkan waktu seminggu untuk mengupas gabah dari satu ladang.
Korea Utara sangat rentan terhadap perubahan iklim
Seiring kurangnya teknologi dan pasokan pertanian, Korea Utara menghadapi masalah jangka panjang jika menginginkan pasokan pangannya aman.
Negara ini termasuk satu dari 11 negara yang paling rentan terhadap efek pemanasan global, menurut badan-badan intelijen AS. Dengan area yang juga terbatas untuk bercocok tanam, negara ini juga bisa menjadi yang paling terpukul.
“Kegagalan panen beras dan jagung juga lebih mungkin terjadi di sepanjang garis pantai barat yang merupakan sumber pangan bersejarah bagi Korea Utara,” kata Catherine Dill dari Council on Strategic Risks, yang merupakan salah satu penulis laporan berjudul ‘Converging Crises in North Korea’.
Hal itu bisa jadi menjadi alasan mengapa Pyongyang mengirim duta besarnya untuk Inggris ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow.
“Korea Utara sangat rentan terhadap bencana alam. Banjir, hujan keras dan angin topan mengancam mereka setiap tahun yang berdampak pada hasil panen dan memunculkan hama,” kata Choi.
Laporan ‘Krisis Konvergen’ menunjukkan situasi ini bisa memburuk beberapa tahun mendatang dan produksi beras dapat terpengaruh oleh kekeringan maupun banjir.
“Badai yang lebih intens telah mempengaruhi Korea Utara, ada contoh nyata dari ini baik di musim topan 2020 dan 2021. Terkait kenaikan permukaan laut, wilayah pesisir Korea Utara akan semakin berisiko,” kata Dill.
Di saat Pyongyang jarang berhubungan dengan dunia luar, namun mereka sering memberi pengecualian untuk isu perubahan iklim dan lingkungan.
Korea Utara bekerja sama dengan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) untuk laporan rinci negara pada 2003 dan 2012.
Pyongyang juga menandatangani perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.
Salah satu alasan keterlibatan dalam isu perubahan iklim ini bisa jadi karena dampaknya terhadap produksi pangan.
Laporan UNEP 2012 mencatat bahwa suhu rata-rata di Korea Utara meningkat sebesar 1,9°C dalam kurun 1918 dan 2000, salah satu yang peningkatan tercepat di Asia.
Menurut laporan Green Climate Fund 2019, suhu rata-rata tahunan di Korea Utara diperkirakan bakal meningkat sebesar 2,8 hingga 4,7 °C pada 2050.
Korea Selatan melihat peluang bekerja sama dalam hal ini, sebagai masalah yang akan mempengaruhi kedua negara.
Menteri Lingkungan Korea Selatan Han Jeoung-ae mengatakan kepada saya pada pekan lalu, bahwa dia berharap bertemu dengan mitranya itu di Glasgow demi berbicara tentang kerja sama antar-Korea terkait perubahan iklim. Sayangnya, hal itu belum terjadi.
Apabila delegasi Korea Utara mendengarkan pidato di Skotlanda, mereka akan tahu bahwa ketika ketakutan akan pandemia mereda dan perdagangan dengan China dilanjutkan, negara itu menghadapi krisis yang berkembang dan akan mempengeruhi populasi mereka yang sudah rentan.
Dan Korea Utara tidak bisa mengatasi ini seorang diri.