Pemerintah Harus Ambil Alih Urusan Pangan


Ancaman krisis pangan nasional menjadi isu penting yang kini dihadapi Indonesia. Potensi tersebut bisa jadi nyata. Mengingat di tengah iklim dunia yang makin tidak menentu, berbagai negara produsen pangan mulai melarang ekspor produk pangan mereka termasuk ke Indonesia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Muhaimin Iskandar menyebut, kenaikan harga beras yang saat ini terjadi merata secara nasional menunjukkan gejolak pangan akibat Indonesia yang masih bergantung pada impor, khususnya beras.

“Kita harus segera hijrah dari ketidakberdayaan pangan menjadi kemandirian dan kedaulatan pangan. Hijrah dari ketergantungan impor, menjadi tangguh dalam produksi sendiri. Indonesia harus bisa swasembada pangan,” ujar Muhaimin dalam Rakorwil Pemenangan Pilpres dan Pileg PKB di Hotel Royal Suite, Balikpapan, Sabtu (30/9).

Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengubah cara kerja pembangunan pertanian. Bacawapres pasangan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan itu ingin pemerintah segera mulai langkah untuk mengambil alih urusan pangan secara nasional. Dan bisa segera mungkin menggandeng petani di seluruh Nusantara.

“Terobosan yang efektif tidak ada jalan lain, negara mengambil alih menjadi badan usaha raksasa pangan nasional untuk memenuhi pangan nasional dan global,” imbuhnya.

Sumber : Kaltim Pos

Related posts

ID Food Mendorong Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pertanian dan Pangan

Pinjaman Ultra Mikro BRI Bikin Petani Ini Raup Omzet Rp 36 Juta

Ratusan Ha sawah di Situbondo siap panen musim tanam dua