Dalam upaya mengantisipasi lonjakan harga bawang putih nasional, imbas dari kenaikan harga bawang putih dunia dan nilai tukar rupiah (currency rate), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut pihaknya telah menugaskan ID Food untuk mengamankan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) komoditas bawang putih. Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah belum memiliki cadangan untuk komoditas ini.
Arief mengatakan, pemerintah telah menugaskan ID Food untuk mengimpor bawang putih sebanyak 20 ribu ton untuk CPP. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terakhir dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Jadi kemarin diputuskan dalam Rakortas terakhir, sebelum Lebaran. BUMN pangan yang ditugaskan adalah ID Food, dicoba dulu 20 ribu ton,” kata Arief kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Sama seperti halnya tahapan importasi pihak swasta, kata Arief, ID Food setelah mendapatkan penugasan ini juga perlu mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Arief menyebut ID Food harus secepatnya melakukan pengadaan komoditas bawang putih untuk CPP. Ia turut mendorong agar Kementan dan Kemendag mempermudah proses penerbitan izin impor untuk komoditas tersebut.
“Harus secepatnya, karena ini harus didorong. Jadi begitu rapat koordinasi terbatas itu harusnya Kementan harus sudah langsung kasih RIPH, kemudian Kemendag harus langsung berikan SPI gitu ya. Supaya barang bisa masuk segera,” ucap dia.
Foto: Harga bawang putih makin mahal di Jakarta, tembus Rp 50.000/kg. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Harga bawang putih makin mahal di Jakarta, tembus Rp 50.000/kg. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
Adapun untuk sistem pemberian subsidinya, kata Arief, secara komersial. Jadi pemerintah akan memberikan subsidi berupa pinjaman bunga murah, yakni 4% kepada ID Food, untuk kemudian ID Food bisa melakukan pengadaan bawang putih dari importasi.
“Penugasan kepada BUMN itu ada yang subsidi pemerintah, ada yang secara komersial, karena nggak perlu disubsidi. Begitu diberikan izin, kemudian impor, dan dijual dengan profit yang wajar. Kan kita sama-sama monitoring, itu bisa. Untuk yang CPP bawang putih ini sistemnya komersial. Subsidinya nanti ada di CPP nya, subsidi bunga. Kalau subsidi bunga normal sekarang itu di atas 10%, tapi pemerintah memberikan keringanan subsidi bunga (jadi 4%),” jelasnya.
“(Untuk anggarannya) sudah ada dari Kemenkeu Rp28,7 triliun, bisa dipakai bekerja sama dengan Himbara dana murah, tinggal si BUMN pangan bersama BUMN himbara itu melakukan kerja sama,” ucapnya.
Ditemui CNBC Indonesia secara terpisah, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Rachmi Widiarini menjelaskan, dengan adanya privilege pinjaman bunga murah untuk BUMN pangan tersebut, maka ID Food harus membeli dan menjualnya dengan harga pasar.
“Yang penting adalah BUMN pangan ini harus menjual ketika harga di tingkat konsumen itu tinggi, di atas HET misalnya, mereka harus menjual di bawah harga rata-rata pasar setempat. Itu dalam rangka mengendalikan harga,” jelasnya kepada CNBC Indonesia.
Meski demikian, kata Rachmi, saat ini pihaknya belum memiliki perhitungan harga jual yang ideal untuk komoditas bawang putih di dalam negeri. Sebab, perlu dihitung kembali dengan melihat currency rate yang ada saat ini. Sebagaimana diketahui, lebih dari 90% pasokan bawang putih di dalam negeri masih dari impor, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar akan sangat mempengaruhi harga di dalam negeri.
“Itu tunggu hitungan yang sekarang, setelah currency rate nya baru. Kita secara cepat akan maraton menghitung itu. Tapi sekarang belum ada hitungan harga bawang putih yang ideal,” pungkasnya.
Sumber: CNBC